masukkan script iklan disini
NalarDigital.com| MEDAN – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kabupaten Batu Bara (AMPERA) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Kamis (12/3/2026). Massa mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan kejanggalan pengelolaan anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Batu Bara.
Dalam orasinya, Koordinator AMPERA, Ahmad Fatih Sultan, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk pengawasan masyarakat terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menegaskan pentingnya transparansi guna memastikan uang rakyat dikelola dengan penuh tanggung jawab.
"Ketika muncul pertanyaan publik terkait anggaran miliaran rupiah, maka harus ada penjelasan yang transparan. Jika perlu, aparat penegak hukum turun langsung melakukan penelusuran," ujar Ahmad di sela-sela aksi.
Poin Tuntutan Massa
Berdasarkan pernyataan sikap yang disampaikan, AMPERA menyoroti tiga poin krusial terkait pengelolaan keuangan di tubuh Satpol PP Batu Bara:
Klarifikasi Honorarium: Massa mempertanyakan alokasi dana honorarium bagi anggota Praja dan Pemadam Kebakaran (Damkar) yang mencapai sekitar Rp6,5 miliar. Mereka menilai perlu ada sinkronisasi antara jumlah personel aktif dengan total anggaran yang dikucurkan.
Restrukturisasi Jabatan: Kebijakan restrukturisasi di internal Satpol PP dianggap belum dijelaskan secara terbuka kepada publik, terutama mengenai korelasinya dengan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan.
Perekrutan Honorer Baru: AMPERA menengarai adanya perekrutan tenaga honorer baru yang berpotensi menabrak UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), di mana pemerintah tengah melakukan penataan dan pembatasan pengangkatan tenaga non-ASN.
Somasi Tidak Direspons
Ahmad Fatih Sultan mengungkapkan bahwa sebelum menempuh jalur aksi massa, pihaknya telah melayangkan tiga kali somasi terbuka kepada pihak terkait di Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Namun, hingga saat ini, AMPERA mengklaim belum mendapatkan jawaban atau klarifikasi yang memadai.
"Kalau memang tidak ada masalah, buka saja semua data penggunaan anggaran kepada publik. Transparansi adalah kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah," tegas salah seorang orator di lokasi.
Respons Kejati Sumut
Massa mendesak Kejati Sumut untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan independen. Hingga berita ini diturunkan, aksi berlangsung tertib di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian.
AMPERA menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga mendapatkan kejelasan hukum. Sementara itu, pihak Satpol PP Kabupaten Batu Bara maupun instansi terkait lainnya belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan dan tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi.(Tim/ND)
