Kunjungan lapangan tersebut dihadiri langsung oleh Anggota DPRD Batu Bara Dapil I, Camat Lima Puluh, Kepala Desa Sumber Makmur beserta seluruh perangkat desa, serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
Fokus utama peninjauan ini adalah objek lahan yang saat ini masih berstatus milik jalan tol PT HK (Hutama Karya), yang sedang dalam proses pengalihan kepemilikan ke Balai Wilayah Jalan. Pemerintah Desa Sumber Makmur, didukung penuh oleh Camat dan LPM, tengah berupaya mengajukan permohonan agar lahan di depan pintu tol tersebut dapat difungsikan sebagai lokasi sentra UMKM Kecamatan Lima Puluh, khususnya Desa Sumber Makmur.
Langkah ini dinilai selaras dengan program Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan ekonomi kerakyatan. Berdasarkan kajian bersama antara pemerintah desa dan kecamatan, lokasi di depan pintu tol tersebut sangat strategis untuk dijadikan marketplace guna mempromosikan produk lokal, khususnya kuliner khas Batu Bara dan produk kreatif lainnya.
Pihak Pemerintah Desa Sumber Makmur bahkan telah menyiapkan rancangan melalui konsultan. Desain tersebut mencakup beberapa titik marketplace dan bangunan fisik yang nantinya akan difungsikan sebagai lapak bagi para pelaku UMKM. Mengingat, potensi pergerakan ekonomi di bidang kuliner di wilayah tersebut tergolong cukup luar biasa.
Menanggapi aspirasi tersebut, perwakilan DPRD Batu Bara Dapil I menyatakan dukungan penuh dan siap mengawal proses ini ke tingkat yang lebih tinggi.
"Kami berharap kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Balai Wilayah Jalan dan pihak pengelola jalan tol, agar memberikan kesempatan ini kepada masyarakat Desa Sumber Makmur, khususnya pelaku UMKM yang didukung pemdes dan pihak kecamatan," ujar salah satu Anggota DPRD Dapil I di lokasi.
DPRD Batu Bara menegaskan akan segera melakukan tindak lanjut dari hasil tinjauan lapangan ini agar rencana tersebut dapat segera terealisasi menjadi wujud nyata demi kesejahteraan masyarakat.
Selain berpotensi meningkatkan ekonomi kerakyatan secara langsung, pemanfaatan lahan strategis ini juga diproyeksikan mampu mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru bagi Kabupaten Batu Bara.
"Saat ini, kita tahu seluruh Indonesia sedang mengalami keterbatasan fiskal. Oleh karena itu, daerah harus benar-benar mandiri dan jeli menggali seluruh potensi yang ada untuk mendatangkan PAD, guna mendukung keberlanjutan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Batu Bara," pungkasnya. (ND).
