Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, Bapak Rodial. Hadir mewakili Bupati Batu Bara, Sekretaris Daerah (Setda) Bapak Rusian Heri, S.Sos., M.Ap. Sementara itu, Plt Sekretaris DPRD diwakili oleh Kabag Persidangan dan Perundang-undangan, Bapak Herryawan, ST., M.Si. Rapat ini juga dihadiri oleh seluruh Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forkopimda Kabupaten Batu Bara.
Dalam sidang paripurna tersebut, sebanyak enam fraksi menyampaikan pandangan umum dan memberikan catatan strategis:
Fraksi PDI-Perjuangan (dibacakan oleh Bapak Jalasmar Sitinjak, SH): Mendorong pemerintah daerah segera menindaklanjuti hasil kerja lewat langkah konkret agar pembangunan Tahun Anggaran 2027 dimulai tepat waktu demi mendongkrak ekonomi masyarakat.
Fraksi Partai Gerindra (dibacakan oleh Bapak Muhammad Safi’i): Menyatakan dukungan pembahasan secara objektif dan konstruktif sesuai regulasi. Gerindra menegaskan akan tetap mengawal fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan demi efektivitas anggaran yang tepat sasaran.
Fraksi PKS (dibacakan oleh Ibu Suminah): Memberikan dukungan penuh dan meminta agar dokumen KUA-PPAS 2027 dibahas secara serius, efektif, dan efisien pada masing-masing komisi di DPRD.
Fraksi PAN (dibacakan oleh Ibu Chairul Bariah, S.M): Menekankan agar penyusunan anggaran dilakukan secara terbuka dan transparan dengan memprioritaskan pemecahan masalah mendasar masyarakat Batu Bara.
Fraksi Karya Pembangunan Nasional / KPN (dibacakan oleh Bapak Suriadi, S.H): Menyatakan kesiapan membahas dokumen secara mendalam bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar selesai tepat waktu sesuai amanah Permendagri.
Fraksi KDRI (dibacakan oleh Bapak H. Rohadi, S.P., M.H): Menerima rancangan untuk dibahas lebih lanjut dengan catatan tegas. KDRI meminta Pemkab menaikkan target PAD minimal Rp27 miliar pada APBD 2026, membentuk Satgas Optimalisasi PAD, menindak perusahaan yang kurang peduli, serta melakukan efisiensi anggaran untuk dialihkan ke sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Secara umum, seluruh fraksi menyatakan menerima dokumen Rancangan KUA-PPAS R.APBD TA 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan di tingkat Komisi dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Batu Bara.(ND)
